pp tentang perangkat daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. pp tentang perangkat daerah

ABSTRAK: Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. PP ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Media Center Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18/2016 tentang perangkat daerah. Belum Tersedia. E. GO. sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satpol PP. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKN; e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKN; Reformasi Birokrasi; Kantor-Kantor BKN; Maklumat Pelayanan; Panduan Perilaku Core Value ASN; Publikasi . Lingkup tugas pelayanan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, seperti: 1). 18 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. PP No. PP Perangkat Daerah lahir sebagai upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. No. Halaman ini telah diakses 6212 kali. Matrik Perbandingan Perubahan Permendagri no 52 tahun 2019 dan Permendagri No. PP No. 14, TLN No. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1). Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;. Pemerintah Pusat mengantur tata cara dalam pembentukan Perangkat Daerah. Pp 46. U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 18: Tahun Peraturan: 2016:. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Peraturan_Pemerintah_Nomor_18_Tahun_2016_Tentang_Perangkat_Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan. 12, LN. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar. Mencabut : PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. 4 Penetapan Peserta Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum Perangkat Daerah Bappenda melalui pembahasan yang disepakati bersama. a. perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini tengah dihadapkan padapembentukan organisasi perangkat daerah yang harus selesai bersamaan pengisian perangkat daerah padaakhir Desember 2016, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (PP Perangkat. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25 Tahun 1959, UU No. Dewan Perwakilan. 5. 12, LN. 2019/NO. Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. PP Nomor 72 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tentang Analisis Isu-Isu Strategis, maka diperoleh. Nomor Pengundangan. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. peraturan daerah tentang himne daerah. Adapun latar belakang munculnya PP Nomor 18 Tahun 2016 sudah pasti tidak terlepas dari pengundangan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. POKOK-POKOK UU PEMDA 2014 KETENTUAN UMUM PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN & URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 41/2007). PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan. VII/11/2015, tanggal 3 November 2015, kepada Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri tentang Penyampaian Masukan RPP tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tentang usulan indikator, bobot dan kelas interval untuk penentuan tipologi Bappeda namun untuk skala interval belum diakomodirPERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 2007 No. Diubah dengan : PP No. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai. 2003. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. No. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota,. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. ABSTRAK: Melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4741, LL SETNEG : 37 HLM. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 89, TLN No. 1. Karena disebabkan. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. 41, LN. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun. Sekretariat daerah merupakan salah satu unsur pemerntahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Provinsi Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 33 Tahun 2018. 165. PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di. (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang. E. 45, LL SETKAB : 4 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan khususnya dalam. a. 72, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diuraikan bahwa landasan penyusunan perangkat daerah adalah besarnya atau volume dari beban kerja urusan pemerintahan yang ditangani. 6 Tahun 2021 di Daerah". id – PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. (5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri. File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan perangkat daerah. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah. Namun kendala yang paling nyata dengan terbitnya PP ini adalah belum adanya peraturan. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang. Konsekuensi dari pemberlakukan PP 18/2016 ini adalah seluruh provinsi dan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016. Subjek. An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 18/2016. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan. Guna memenuhi ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga menyusun Rencana Strategis yang dalam hal ini menggabungkan, menyesuaikan, dan melanjutkan Rencana StrategisPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31. Desa atau Kelurahan. 3 Pasal 208 UU tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. PP no. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tanggal Pengundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. PERANGKAT DAERAH. 84, LN. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5. lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan. Beranda. Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran - 2 - Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah. Paragraf 3 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pasal 6Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana, SH, LLM Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Februari 2016 A. PP No. Find out the details and implications of this legal document by downloading the pdf file from the official website of the Audit Board of. E. Ilustrasi: BAS. GO. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014; b. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 100 Tahun 2000;. 9 Tahun 1967 UU No. Perangkat Daerah. “Hari ini saya menghadiri sosialisasi Kementerian Dalam. 5 Tahun 2014 UU No. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media Center Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18/2016 tentang perangkat daerah. Jenis. 3 MAKSUD DAN TUJUANBelum Tersedia. TENTANG PERANGKAT DAERAH I. 5. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. 2007. Sarana dan Prasarana Kerja. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Subjek. 15. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. ID : 12 HLM. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,. (5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. Tematik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Pejabat Pusat di Daerah serta antar Kabupaten dan Kota di. Kegiatan Pemerintahan, 4677. Perangkat Daerah. Pasal 12 PP ini merumuskan: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. 2007 No. Ketentuan Pasal 256 ayat (71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP Perangkat Daerah lahir sebagai upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP OPD). 2007 No. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. siswa. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yakni ketentuan Pasal 8 angka 3, angka 7, angka 17, dan ketentuan Pasal 9 angka 2. Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta Pusat, Selasa (29/10). UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Untuk Daerah diatur dengan PP 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Dengan demikian PP No. Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan. PP No. GO. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;. U. UU No. PP NO. Nomor Tambahan.